MPS - RWANDAN GENOCIDE

Nama                     : Wayan Yulia Swadevi

NIM                      : 1321105006

Program Studi       : Hubungan Internasional

Mata Kuliah          : Metodologi Penelitian Sosial

Topik                     : Kejahatan Genosida di Rwanda Tahun 1994

A.    Latar Belakang

Genosida di Rwanda adalah sebuah pembantaian suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994. Peristiwa ini bermula pada tanggal 6 April 1994, ketika Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Saat itu, Habyarimana yang berasal dari etnis Hutu berada dalam satu heli dengan presiden Burundi, Cyprien Ntarymira. Mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas masalah Burundi. Peristiwa penembakan keji itu dilakukan sebagai protes terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk masa depan Rwanda. Habyarimana berencana melakukan persatuan etnis di Rwanda dan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis itu. Hanya dalam beberapa jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade.

Dalam seratus hari pembantaian berbagai kalangan mencatat tidak kurang dari 800.000 jiwa atau paling banyak sekitar satu juta jiwa etnis Tutsi dan Hutu moderat menjadi korban pembantaian. Pembunuhan besar-besaran di Rwanda sayangnya tidak mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional khususnya Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Salah satu penyebab paling dominan adalah karena negeri ini tidak memiliki nilai kepentingan strategis di mata internasional. Laporan rinci mengenai rencana pembantaian sistematis ini sebenarnya sampai di meja Kofi Annan, Sekjen PBB. Namun, PBB tetap tidak melakukan intervensi, bahkan sampai genosida itu terjadi, dan korban yang tewas sudah mencapai ratusan ribu. PBB pun tidak berbuat apa-apa meskipun pemerintah Rwanda sudah meminta PBB untuk bertindak. Banyak pihak menilai, genosida di Rwanda ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya PBB mau bertindak untuk melakukan intervensi dari sejak awal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Konvensi Genosida^[1].

B.     Rumusan Masalah   

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah sikap dunia internasional terhadap tindakan PBB dalam menjaga stabilitas keamanan pasca kejahatan genosida di Rwanda yang berlangsung pada tahun 1994?”

C.    Tinjauan Pustaka

Buku “The Shallow Graves of Rwanda”^[2] yang ditulis Shaharyar M. Khan tahun 2000, yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 2000 oleh I.B. Tauris & Co Ltd, membahas mengenai terjadinya peristiwa genosida di Rwanda pada tahun 1994. Buku ini bisa menjadi sangat dipahami apabila masyarakat internasional (dalam hal ini PBB) bersepakat untuk menyatakan bahwa genosida adalah kejahatan yang paling serius yang perlu diperhatikan. Kejahatan ini pun dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat dan dipandang sebagai kejahatan internasional, yang tidak dapat dianggap semata-mata sebagai urusan domestik suatu negara. Oleh karena itu, untuk kejahatan ini diberlakukan yurisdiksi internasional. PBB tentu memiliki sejumlah instrumen hukum yang dimaksudkan untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan-kejahatan yang paling serius itu terjadi. Namun, PBB seringkali gagal untuk menerapkannya. Kegagalan PBB untuk mewujudkan janji-janjinya tidak terlepas kaitannya dengan sistem PBB sendiri yang tidak dirancang dengan baik secara struktural maupun psikologis untuk mewujudkan janji-janji tersebut. Terdapat konteks penguasaan realpolitic yang “bermain” di tubuh PBB, yang pada akhirnya terus menggerogoti kedaulatan negara dan prinsip netralitas petugas dan prosedur PBB itu sendiri. Hak veto yang dimiliki oleh negara-negara superpower anggota tetap Dewan Keamanan PBB, misalnya, seringkali dijadikan ancaman atau digunakan secara tidak konsisten dan sinis untuk berbagai kasus internasional yang terjadi.

Gagasan yang dikemukakan oleh Shaharyar ini membantu penulis untuk menanggapi bagaimana sikap dan tanggapan PBB menghadapi krisis keamanan pasca kejahatan genosida di Rwanda yang mendapat sorotan dari dunia internasional. Namun, yang menjadi perbedaan adalah pada peranan Dewan Keamanan PBB dalam menuntaskan kejahatan genosida di Rwanda yang dianggap gagal dalam menerapkan instrumen hukum internasional melalui diturunkannya pasukan perdamaian ke Rwanda. Justru tindakan yang dilakukan oleh PBB ini telah membuka mata dunia untuk turut membantu Rwanda yang sedang mengalami konflik dan dapat menciptakan perdamaian ke depannya. Bantuan yang diberikan baik berupa materi maupun spirit akan sangat membantu dalam membangun kembali keadaan negara yang terpuruk, sehingga HAM dan rasa aman dalam negara ini akan terjamin bagi setiap warga negaranya. Sikap dari dunia internasional juga menekan Rwanda agar tidak kembali melakukan penyerangan genosida atau pemusnahan etnis dan juga menekan agar Rwanda tidak membantu pemberontak dalam melakukan penyerangan supaya bantuan luar negeri tetap mengalir untuk Rwanda.