Tuvalu? Pernah denger gak nama negara ini?
Asing banget yaa kedengerannya..
But, ayk Tuvalu ini dikabarkan menjadi negara pertama yang akan tenggelam akibat climate change.. Sebelum negara ini benar-benar tenggelam dan tinggal kenangan,, baiknya cekidot dehh..
HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA PASIFIK
Respon
Pemerintah Tuvalu Terhadap Isu Climate
Change yang Berdampak pada Krisis Air Bersih Melalui Kerjasama dengan UNDP
Dalam Program NAPA II (National
Adaptation Program of Action) dari Tahun 2007-2013
Oleh : Kelompok Tuvalu
1. Wayan
Yulia Swadevi (1321105006)
2. Ida
Ayu Adi Prayanti (1321105008)
3. Leticia
Henriques (1321105035)
4. I
Wayan Surya Edi (1321105057)
PROGRAM STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Global
Climate Change merupakan salah satu isu lingkungan
penting dan perlu mendapatkan banyak perhatian dari negara-negara di dunia
dewasa ini. Isu ini dianggap penting karena dapat menimbulkan dampak negatif
terhadap berbagai sektor kehidupan. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya
merugikan kehidupan manusia saja, namun seluruh lini kehidupan alam semesta
akan terkena dampak negatif dari perubahan iklim global ini.
Isu perubahan iklim global mulai
berkembang di akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an yang dimulai dengan penemuan
stratosfer yaitu berupa lubang ozon (ozone
hole) di tahun 1987 dan didukung dengan adanya laporan dari Bruntland Commission, Our Common Future (World Commission on
Environment and Development, 1987). Sebagai puncaknya isu ini dianggap sebagai
isu global adalah tahun 1992 dengan diadakannya Konferensi PBB tentang
Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro. Meskipun pada dasarnya gelombang
awal mengenai aktivitas lingkungan hidup internasional telah dimulai pada tahun
1972 melalui Stockholm Conference dan
beberapa tahun setelahnya dibentuk United
Nation Environment Program (UNEP) (Bodansky, 2012).
Perubahan iklim pada dasarnya merupakan
dampak dari pemanasan global (global
warming), yaitu fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun
yang disebabkan oleh efek rumah kaca (greenhouse
effect) akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK). Pada abad ke-19,
kesadaran muncul bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca juga akan meningkatkan
suhu planet bumi (UN, 2013). Kemudian pada pertengahan abad ke-20 menjadi jelas
bahwa peningkatan produksi gas ini disebabkan bukan hanya karena
peristiwa-peristiwa alam, melainkan lebih karena berbagai aktivitas manusia.
Kemajuan pesat pembangunan ekonomi memberikan dampak yang serius terhadap iklim
dunia, antara lain melalui pembakaran dan pembabatan hutan, eksploitasi minyak,
batubara, sampai pada pengeluaran karbon sisa produksi industri-industri besar
yang menyebabkan berbagai polusi.
Berbagai dampak negatif yang kemudian
ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti meningkatnya pemanasan,
meningkatnya jumlah karbondioksida di atmosfer, gletser yang mencair sampai
pada naiknya permukaan air laut memberikan efek yang begitu besar terutama
terhadap negara-negara kepulauan. Negara kepulauan ini merasakan dampak yang paling
besar akibat dari perubahan iklim global. Misalnya gletser yang mencair atau
naiknya permukaan air laut secara konstan akan berdampak pada tenggelamnya
pulau-pulau kecil. Salah satu negara kepulauan yang terletak di Kepulauan
Pasifik (Pasific Ocean) yang
menanggung dampak besar dari perubahan iklim ini adalah Tuvalu.
Tuvalu merupakan sebuah negara kecil di
Kepulauan Pasifik yang memiliki luas wilayah daratan hanya sebesar 26 km2
dengan jumlah populasi yaitu 9.893 jiwa pada tahun 2014 (World Bank, 2014).
Tuvalu terdiri atas enam atol[1] dan
tiga pulau karang. Adapun local
government district yang terdiri lebih dari satu pulau yaitu Funafuti
sebagai ibukota Tuvalu, Namumea, Nui, Nukufetau, Nukulaelae, dan Vaitupu.
Sedangkan local government district
yang terdiri dari hanya satu pulau yaitu Namumanga, Niulakita, dan Niutao.
Titik tertinggi di antara 114 pulau yang membentuk negara ini hanya setinggi
4.6 meter diatas permukaan laut yang berada di wilayah Niulakita (Aung, dkk. 2009).
Melihat kondisi Tuvalu yang sedemikian
rupa tak hayal kemudian Tuvalu dinobatkan sebagai negara pertama yang akan tenggelam
akibat perubahan iklim. Pernyataan ini muncul sekitar awal tahun 2000 ketika
terdapat serangkaian liputan media yang membahas mengenai perubahan iklim dan
menggunakan Tuvalu sebagai contoh. Mendukung pernyataan ini, pemerintah Tuvalu
sendiri bahkan telah menyimpulkan bahwa Tuvalu ditakdirkan untuk menjadi negara
pertama yang akan tenggelam akibat perubahan iklim pemanasan global (Aung, dkk.
2009). Sebagai bukti yang telah terjadi adalah tenggelamnya salah satu pulau di
Tuvalu yaitu Tepuka Savilivili di tahun
1997 akibat naiknya gelombang air laut.
Naiknya permukaan air laut sebagai salah
satu dampak dari perubahan iklim menjadi persoalan yang demikian signifikan
terutama terhadap eksistensi dari negara kepulauan, khususnya dalam tulisan ini
adalah Tuvalu. Naiknya permukaan air laut selain menyebabkan abrasi dan
hilangnya pulau juga menyebabkan salinisasi yaitu meningkatnya kadar garam dalam
tanah. Akibat terjadinya salinisasi menimbulkan dampak dalam bidang ketahanan
pangan yaitu produksi panganan pokok yang mengalami gagal panen. Adalah tanaman
pulaka sebagai makanan pokok masyarakat Tuvalu yang jarang bisa ditanam kembali
akibat tidak dapat hidup di tanah dengan kadar air garam yang tinggi dan
akhirnya mengalami gagal panen. Selain itu pula terdapat banyak tanaman yang
digunakan sebagai bahan makanan yang mati dan mengharuskan masyarakatnya
mengimpor bahan makanan dari luar terutama berasal dari Selandia Baru dan
Australia. Tidak hanya itu, kenaikan permukaan air laut juga berdampak dalam
bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan naiknya permukaan air laut dapat
menyebabkan banjir dan membentuk genangan air yang menimbulkan penyakit,
seperti diare, malaria, kolera, pencemaran air oleh bakteri atau virus dan
sebagainya.
Terjadinya kenaikan permukaan air laut tersebut
tidak lantas membuat kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Tuvalu
terpenuhi. Tetapi sebaliknya, naiknya permukaan air laut menjadikan masyarakat
Tuvalu semakin sulit untuk mendapatkan air bersih, dan justru mengalami
kekurangan air bersih baik itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (konsumsi,
mandi, mencuci) maupun sebagai kebutuhan dalam bidang lainnya seperti pertanian.
Kekurangan air bersih sesungguhnya telah menjadi suatu persoalan yang mendasar bagi
setiap negara-negara di dunia. Begitu pula yang terjadi di Tuvalu, namun yang
menarik di sini adalah Tuvalu yang notabene merupakan negara kepulauan yang
mungkin saja tidak akan mengalami kekurangan air, justru mengalami tingkat
kekurangan air bersih yang cukup tinggi.
Salah satu hasil penelitian yang
dikeluarkan oleh German Watch terkait
dengan kekurangan air di Tuvalu menemukan bahwa masalah kekurangan sumber air
di Tuvalu diakibatkan oleh beberapa hal seperti kenaikan permukaan air laut,
intrusi air laut[2]
serta tidak menentunya pola curah hujan (German Watch, 2004). Sebagai negara
atol, Tuvalu sangat mengandalkan air hujan dan oleh sebab itu mengakibatkan
Tuvalu sangat sensitif terhadap perubahan pola curah hujan dan perubahan trek
badai. Masalah kekurangan air yang muncul akan menjadi lebih buruk bukan hanya
disebabkan oleh faktor iklim saja, tetapi juga sebagai akibat dari polusi
lokal, yang berasal dari pertumbuhan populasi di Tuvalu dan dikombinasikan
dengan faktor-faktor lain seperti manajemen lingkungan yang buruk (German
Watch, 2004).
Kekurangan air bersih akibat naiknya
permukaan air laut sebagai dampak dari perubahan iklim kemudian menjadi sumber
permasalahan yang demikian kompleks bagi masyarakat Tuvalu. Hal ini yang menjadikan
penulis tertarik untuk membahas isu ini secara lebih khusus, karena pada
dasarnya air juga merupakan sumber kehidupan yang sangat penting/vital dan
paling dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga
kelangsungan hidup makhluk hidup Dalam paper ini nantinya akan menjelaskan
mengenai respon pemerintah Tuvalu dalam menangani isu climate change khususnya kekurangan air bersih melalui kerjasama
dengan salah satu lembaga di tingkat multilateral.
Terkait mengenai dampak yang muncul
akibat perubahan iklim, pemerintah Tuvalu sesungguhnya telah melakukan berbagai
upaya untuk menangani isu tersebut. Salah satu tindakan yang diambil oleh
pemerintah Tuvalu adalah mengadakan kerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) dalam menangani serta
mengurangi dampak perubahan iklim global. Program yang diusung dalam kerjasama
ini dinamakan National Adaptation
Programme of Action (NAPA II) yang berada di bawah naungan United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC). NAPA II ini merupakan project adaptasi perubahan
iklim kedua di Tuvalu, setelah sebelumnya diadakan NAPA I yang pelaksanaannya
didanai oleh Least Developed Country Fund
(LDCF) dan AusAID (http://www.fj.undp.org).
Di dalam kerangka NAPA II terdapat tujuh project yang merupakan langkah-langkah
adaptasi yang relatif dapat mengurangi keparahan dampak negatif perubahan
iklim, tetapi tidak dapat benar-benar memecahkan masalah yang ada. Adapun tujuh
project adaptasi yang tercantum dalam NAPA II diantaranya, (1) Coastal, yaitu meningkatkan ketahanan
wilayah pesisir dan pemukiman terhadap perubahan iklim. (2) Agricultural, meningkatkan subsisten
produktivitas tanaman pulaka melalui pengenalan spesias pulaka yang resisten
terhadap garam. (3) Water, yaitu adaptasi
kekurangan air melalui peningkatan kapasitas air rumah tangga, water collection accessories, teknik
konservasi air dan konstruksi dinding laut untuk meminimalkan masuknya air
garam. (4) Health, yaitu penguatan
kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit sensitif dan akses ke air
minum berkualitas. (5) Fisheries,
yaitu penguatan program konservasi berbasis komunitas pada daerah pesisir yang
rentan terhadap kerusakan ekosistem laut. (6) Marine ecosystem yaitu meningkatkan informasi tentang hubungan
antara produktivitas kelautan dan perubahan iklim. (7) Disaster, yaitu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi
bencana dan potensi tanggap bencana.
Terkait dengan tujuh project yang
terdapat dalam NAPA II diatas, penulis akan lebih fokus untuk membahas poin
ketiga NAPA II yaitu mengenai water shortage.
Penulis tertarik untuk membahas masalah ini karena water shortage merupakan dampak yang paling signifikan dan secara
langsung ataupun tidak langsung juga akan mempengaruhi kebutuhan dan kelangsungan
hidup masyarakat Tuvalu. Dengan adanya kejasama antara pemerintah dan salah
satu badan kerjasama multilateral yang berada di bawah United Nations, yaitu UNDP, maka diharapkan akan dapat membantu
mengurangi dampak perubahan iklim terkait dengan pemenuhan akan kebutuhan air
bersih. Dengan demikian, dalam hal ini penulis akan membahas mengenai respon pemerintah
Tuvalu yang berupaya untuk dapat menanggulangi isu kekurangan akan air bersih
demi keberlangsungan hidup masyarakat Tuvalu melalui kerjasama dengan United Nations Development Program
(UNDP) dalam program NAPA II. Penelitian ini mengambil lokus dari tahun
2007-2013, yaitu pada tahun 2007 dikeluarkannya proposal NAPA II yang menjadi
tanda dimulainya negosiasi pemerintah Tuvalu dengan UNDP terkait dengan climate change, dan berakhir pada tahun
2013 ketika penandatanganan kesepakatan kerjasama NAPA II antara pemerintah Tuvalu
dan UNDP terkait penanganan dan adaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh
perubahan iklim (climate change).
1.2 Rumusan
Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di
atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana respon pemerintah
Tuvalu terhadap isu climate change yang berdampak pada krisis air bersih melalui
kerjasama dengan UNDP dalam program NAPA II dari tahun 2007-2013?
1.3 Tujuan
Penulisan
Adapun
tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah menjelaskan mengenai
respon pemerintah Tuvalu terhadap isu climate
change terutama dampak krisis air melalui kerjasama dengan UNDP dalam
program NAPA II dari tahun 2007-2013.
1.4 Manfaat
Penulisan
Adapun manfaat yang diperoleh dari
tulisan ini adalah dapat melihat respon ataupun upaya dari negara-negara pulau
yang melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dalam mengatasi isu
perubahan iklim yang mengancam eksistensi negara kepulauan. Manfaat lain yang
dapat dipahami melalui tulisan ini adalah bahwa negara kepulauan tidak
selamanya mampu untuk mengatasi perubahan iklim baik melalui aturan atau
kebijakan domestiknya, melainkan mengharuskan mereka untuk melakukan kerjasama
dengan pihak asing seperti organisasi di tingkat internasional.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Pustaka
Dalam tulisan ini penulis menggunakan dua
buah kajian pustaka yang nantinya akan membantu dalam pembahasan untuk
menganalisa respon pemerintah Tuvalu dalam menghadapi isu climate change dengan melakukan kerjasama multilateral terkait
dengan dampak krisis air bersih. Adapun kajian literatur pertama yang penulis
gunakan dalam tulisan ini adalah tulisan dari A. Shakeela (2013) yang berjudul “Perception of Climate Change Vulnerability
and Risks.” Dalam tulisan tersebut,
menjelaskan mengenai respon pemerintah di negara kepulauan yaitu Maldives
(Maladewa) dalam menghadapi isu climate
change yang dampak utamanya dalam bidang pariwisata, melalui kerjasama
multilateral dengan UNDP (United Nations
Development Program). Meskipun berbeda dalam bahasannya, namun yang penulis
ingin lihat disini adalah respon pemerintah dari suatu negara kepulauan yang
tidak mampu untuk menghadapi isu climate
change sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan kerjasama di tingkat
multilateral.
Dalam tulisan tersebut dipaparkan bahwa
Maladewa adalah negara tujuan wisata yang juga sangat rentan terhadap dampak
perubahan iklim. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa naiknya
permukaan air laut akan berdampak pada eksistensi dari negara pulau kecil ini.
Tulisan dari Shakeela ini memberikan kontribusi untuk mengatasi kesenjangan
pengetahuan dengan mengeksplorasi persepsi kerentanan dan resiko perubahan
iklim melalui program-program adaptasinya terutama dalam sektor pariwisata.
Sifat geofisika dari pulau-pulau kecil,
dalam kombinasi dengan konsentrasi khas penduduk dan infrastruktur di daerah
pesisir, membuat mereka sangat rentan terhadap resiko perubahan iklim. IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate
Change) telah memproyeksikan kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh
perubahan iklim akan memperburuk kondisi seperti banjir bandang, gelombang
badai, erosi dan bencana pesisir lainnya, mengancam infrastruktur vital,
pemukiman dan fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat pulau.
Terkait dengan kasus Maldives dalam tulisan
Shakeela ini, disebutkan bahwa resiko utama yang dihadapi oleh negara tersebut akibat
perubahan iklim seperti tsunami, hujan deras disertai angin kencang, badai,
gempa bumi dan kenaikan permukaan air laut. Tak terkecuali sektor pariwisata
terkena imbas dari adanya aktivitas perubahan iklim ini. Naiknya permukaan air
laut memperburuk masalah yang ada seperti menyebabkan terjadinya erosi tanah
dan salinisasi air.
Karena persebaran yang tidak merata di
Maladewa mengakibatkan sulitnya bagi pemerintah setempat untuk mengelola sistem
manajemen resiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Saat ini memang
terdapat sejumlah inisatif di Maladewa dalam mengatasi pengurangan resiko dan
adaptasi perubahan iklim, termasuk melalui proyek Least Developed Country Fund yang dinamakan “integrating climate change risks into resilient island planning in the
Maldives”. Sebagian besar dari program-program yang dilakukan oleh
pemerintah Maldives paling mencolok adalah memang dalam bidang pariwisata.
Pemerintah Maldives juga melakukan kerjasama multilateral dengan salah satu
badan United Nation yaitu United Nations Development Program
(UNDP) dengan proyek yang berjudul Increasing
Climate Change Resilience of Maldives through Adaptation in the Tourism Sector
(TAP)– meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Maladewa melalui adaptasi
di sektor pariwisata- yang telah diatur sedemikian rupa.
Dalam bagian akhir tulisan Shakeela
tersebut diakui bahwa resiko perubahan iklim memang sangat rentan mempengaruhi
indutri pariwisata. Hal ini menunjukkan akan kebutuhan untuk terus meningkatkan
kesadaran baik di kalangan penduduk ataupun pemangku kebijakan. Akan lebih
bermanfaat pula apabila dapat mengatasi adaptasi peubahan iklim dengan
pendekatan strategis yang mengintegrasikan kebijakan dengan tindakan industri,
serta dengan menggabungkan pengetahuan lokal. Selain itu peran budaya dan agama
juga sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi perubahan iklim yang layak untuk
mendapat perhatian lebih lanjut. Mengenai kerjasama antara pemerintah Maldives
dengan UNDP dalam program yang dinamakan TAP tersebut, dalam tulisan Shakeela
tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dari
kerjasama tersebut.
Penelitian yang akan dilakukan ini
memiliki beberapa perbedaan dengan apa yang dijelaskan oleh Shakeela tersebut
diatas. Jika dalam tulisan Shakeela membahas mengenai Maldives sebagai salah
satu negara kepulauan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim global,
terutama akibat meningkatnya permukaan air laut dimana tulisan dari Shakeela
mengerucutkan permasalahan dalam bidang pariwisata yang terkena dampak paling
signifikan dari adanya perubahan iklim. Sedangkan dalam penelitian ini akan
membahas mengenai negara kepulauan yang berada di Kepulauan Pasifik yaitu
Tuvalu yang juga sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim terutama
pula adalah naiknya permukaan air laut yang menyebabkan salinisasi dan pada akhirnya
berdampak pada krisis air bersih. Baik tulisan dari Shakeela ataupun tulisan
ini sama-sama membahas mengenai kerjasama pemerintah masing-masing negara
dengan UNDP sebagai salah satu badan kerjasama multilateral terkait dengan
penanggulangan dampak climate change.
Program yang dikeluarkan oleh UNDP baik di Maldives dalam pariwisata ataupun
Tuvalu dalam krisis air lebih menekankan pada proyek adaptasi lingkungan
terhadap perubahan iklim serta lebih mengarah pada pendanaan untuk menunjang
sektor-sektor tertentu yang membutuhkan. Meskipun tidak dapat secara total
menghilangkan masalah perubahan iklim, namun beberapa program kerjasama dengan
UNDP setidaknya dapat mengurangi dampak dan tidak memperparah keadaan atau eksistensi
suatu negara kepulauan.
Kajian pustaka kedua yang penulis
gunakan adalah sebuah jurnal yang berjudul “Climate
Change Impacts on Water Supply and Demand in Rheraya Watershed (Marocco), with
Potential Adaptation Strategies” yang ditulis oleh Saloua Rochdane, Barbara
Reichert, Mohammed Messouli , Abdelaziz Babqiqi and Mohammed Yacoubi Khebiza.
Dalam tulisan tersebut menganalisa mengenai keberadaan air di Rheraya di masa
mendatang di bawah skema yang berbeda dari pembangunan sosial-ekonomi dan
perubahan iklim sampai tahun 2100. Rheraya telah menerapkan suatu model
kebijakan yang dinamakan The Water
Evaluation and Planning System (WEAP) yang dibentuk untuk memperkirakan
kebutuhan akan air saat ini dan kebutuhan air yang akan semakin meningkat
akibat perubahan iklim. Dalam tulisan tersebut juga dijelaskan mengenai
metodologi yang dikeluarkan oleh aktor internasional seperti IPCC yang
mengungkapkan kecenderungan peningkatan suhu rata-rata tahunan serta penurunan
rata-rata curah hujan di Marocco. Proyeksi iklim di Marocco secara bertahap
menunjukkan peningkatan kekeringan karena berkurangnya curah hujan dan terjadinya
peningkatan suhu. Perubahan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat
mempengaruhi proses hidrologi dan ketersediaan sumber daya air baik untuk
pertanian, penduduk, pertambangan, industri, aquatiqlife dan hydropower.
Lebih lanjut dalam tulisan Rochdane,
dkk. tersebut juga dipaparkan mengenai perencanaan sistem sumber daya air yang memerlukan
pendekatan multi-disiplin untuk menyatukan berbagai alat teknis dan keahlian
bersama dengan pihak kepentingan dan prioritas yang bervariasi. Tentunya hal
ini sangat berkaitan dengan tulisan yang akan penulis bahas mengenai keterlibatan
pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Tuvalu seperti pemerintah dan lembaga
multilateral dalam mengatasi permasalahan krisis air di Tuvalu. Disana diungkapkan
pula bahwa kerangka dasar dalam pengelolaan air dipengaruhi oleh serangkaian
faktor fisik, biologis, dan sosial ekonomi terkait yang meliputi iklim,
topografi, penggunaan lahan, permukaan hidrologi air, hidrologi air tanah,
tanah, kualitas air, ekosistem, demografi, pengaturan kelembagaan dan
infrastuktur. Adanya perubahan iklim menjadi penting untuk melakukan
perencanaan dan pengaturan sumber daya air karena dapat mengubah kondisi
pengelolaan air dan meningkatkan kebutuhan untuk program pengelolaan air baru
dan membutuhkan investasi modal.
Hasil penelitian yang diperoleh oleh
Rochdane, dkk. melalui model WEAP memperlihatkan grafik dari dampak perubahan
iklim terhadap pasokan air dan permintaan air serta terkait dengan pengelolaan
air di Rheraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan air
tahunan terpenuhi dan secara dramatis akan meningkatkan permintaan air di
wilayah ini dalam beberapa dekade mendatang. Mengingat keadaan yang tidak
seimbang antara ketersediaan sumber daya air dengan bertambahnya permintaan,
kalibrasi kebutuhan air dengan pasokan yang tersedia adalah langkah yang paling
penting untuk mengurangi efek perubahan iklim. Efek dari perubahan iklim dapat
kembali menegaskan kebutuhan untuk menerapkan kebijakan dan reformasi baru
tanpa penundaan agar pengelolaan sumber daya air lebih ramah lingkungan, ramah
sosial, ramah ekonomi dan berkelanjutan secara finansial.
Penelitian ini mengambil benang merah
dari kajian pustaka kedua yang merupakan tulisan Rochdane, dkk. dalam hal
teknik konservasi air untuk mengatasi krisis air akibat dampak dari perubahan
iklim. Konservasi air dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan di Tuvalu
dalam kerangka kerjasama antara pemerintah Tuvalu dan UNDP. Tulisan Rochdane,
dkk. ini dapat menjadi acuan dasar dalam strategi pengelolaan air dan adaptasi
kekurangan air. Namun memang dalam tulisan Rochdane, dkk. tidak menjelaskan
secara eksplisit mengenai kerjasama multilateral yang dilakukan oleh Marocco,
hanya mencantumkan beberapa metodologi yang dikeluarkan oleh IPCC. Sehingga
kedua kajian pustaka ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi penulis
untuk menjawab mengenai respon pemerintah di Tuvalu dalam menangani isu climate
change terkait dampak dalam krisis air bersih dengan UNDP melalui program NAPA
II.
2.2
Kerangka Berpikir
2.2.1 Climate Change/ Perubahan Ilkim
Bagi
kebanyakan orang mengartikan climate
change itu sebagai suatu perubahan yang terjadi pada iklim dunia yang yang
disebabkan oleh manusia, seperti melalui kegiatan pembakaran fosil, pembakaran hutan dan hal lain yang
dapat memicu meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GHG) di atmosfer.
Pengertian ini sesuai dengan pengertian dari climate change yang di keluarkan secara resmi oleh United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC). UNFCCC menyebutkan bahawa climate change merupakan suatu perubahan yang terjadi pada iklim
global yang dapat dikaitkan langsung atau tidak langsung untuk kegiatan manusia
yang mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami yang
diamati selama periode waktu tertentu (International Strategy for Disaster
Reduction, 2008).
Sementara The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan
bahwa perubahan iklim mengacu pada perubahan keadaan iklim yang dapat
diidentifikasi (misalnya menggunakan uji statistik) oleh perubahan mean
(rata-rata) serta variabilitas sifat-sifatnya yang berlangsung untuk jangka
waktu tertentu dan biasanya selama satu dekade atau lebih. Ini mengacu pada
perubahan iklim dari waktu ke waktu, baik karena variabilitas alam atau sebagai
akibat dari aktivitas manusia (UNFCCC, 2011). Seperti yang kita ketahui dan
rasakan bahwa
iklim global saat ini berubah. Dekade terakhir abad ke-20 dan awal ke-21 yang
menjadi periode terpanas di seluruh catatan suhu global, mulai pada pertengahan
abad ke-19 (National Weather Service, 2007).
Memang banyak negara-negara yang
terkena dampak akibat adanya climate
change ini, khususnya negara-negara di Pasific
Ocean yang merupakan negara pulau yang sangat rentan dengan isu ini. Tuvalu
misalnya, menjadi salah satu negara di Pasifik Selatan yang mengalami berbagai
dampak buruk di segala sektor akibat dari adanya climate change itu sendiri. Sektor yang paling krusial di Tuvalu
akibat climate change ini yaitu
adanya masalah kekurangan air bersih dan tentunya perlu mendapatkan perhatian
serta tindakan dari pemerintah agar dapat mengatasi masalah ini. Adanya climate change yang mengakibatkan
berbagai dampak dan salah satunya yaitu kenaikan permukaan air laut sangat
berdampak pada Tuvalu karena kenaikan air laut ini mengakibatkan tanah terendam
oleh air laut dan terjadi salinisasi (kadar air garam di tanah) meningkat
sehingga sumur air bawah tanah tidak dapat digunakan lagi sebagai sumber air
bersih. Tentu hal ini sangat menyusahkan seluruh masyarakat dalam melakukan
segala aktivitas karena air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat
penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan khususnya di Tuvalu sendiri.
Dengan demikian pemerintah mengupayakan segala cara untuk menangani masalah ini
dan cara yang ditempuh adalah dengan melakukan kerjasama multilateral dengan United Nation Development Programme
(UNDP) yang merupakan salah satu lembaga multilateral di bawah naungan dari United Nation.
2.2.2 Kerjasama Multilateral
Seiring dengan perkembangan paham
liberalisme dalam sistem hubungan internasional, hal ini menimbulkan semakin
berkembang pula suatu kegiatan yang sangat erat dengan paham liberal itu
sendiri dalam sistem hubungan internasional yaitu kerjasama internasional. Dalam
kerjasama internasional tersebut tentu melibatkan berbagai aktor seperti
negara, International Governmental
Organizations (IGOs), International
Non Governmental Organizations (INGOs),
Individu serta aktor-akor lainnya. Kerjasama internasional dibedakan
menjadi dua bentuk yaitu terdiri dari kerjasama bilateral (kerjasama melibatkan
dua negara) dan kerjasama multilateral (kerjasama yang melibatkan dua negara
atau lebih). Menurut John G. Ruggie, merupakan Beitz Profesor Berthold di Hak
Asasi Manusia dan Hubungan Internasional di Kennedy School of Government
menyebutkan bahwa kerjasama multilateral adalah bentuk kelembagaan yang
mengkoordinasikan hubungan antara tiga atau lebih negara atas dasar
prinsip-prinsip yang berlaku (Instituto Universitario de Estudio Europeos,
2011).
Terkait permasalahan yang dibahas
dalam tulisan ini, Pemerintah Tuvalu dalam mengahadpi permasalahan yang timbul
dari dampak climate change yang
menyebabkan kenaikan permukaan air laut sehingga mengakibatkan Tuvalu mengalami
kekurangan serta krisis air bersih memilih untuk menyelesikan permasalahannya
dengan mengadakan kerjasama multilateral dengan United Nations Development Programme (UNDP) yang merupakan
organisasi internasional di bawah naungan United
Nations (UN). Sesuai dengan “Article
6 of the United Nations Framework Convention on Climate Change” yang juga
merupakan salah satu badan di bawah naungan United Nations yang menyebutkan climate change terkait dengan
pendidikan, pelatihan, kesadaran masyarakat, akses publik terhadap informasi,
partisipasi masyarakat dan kerjasama internasional tentang masalah ini.
Berbagai pihak harus memajukan dan bekerjasama dalam pendidikan, pelatihan dan
kesadaran publik terkait dengan perubahan iklim dan mendorong partisipasi
seluas-luasnya dalam proses ini, termasuk dari organisasi non – pemerintah (UNFCCC
2012). Sehingga pemerintah Tuvalu mengadakan kerjasama dengan UNDP dalam
menangani permasalahan climate change
ini.
Dalam prosesnya, kerjasama ini
menggunakan pendekatan pertama dalam Multi
Track Diplomacy. Adapun multi track
diplomacy yang pertama yaitu antara pemerintah dengan pemerintah (government to government/G to G). Artinya
pembuatan kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses
diplomasi resmi melalui aspek-aspek formal dari pemerintah (Diamond &
Mc.Donald, 1996: 4). Seperti kerjasama yang dilakukan
pemerintahan Tuvalu dengan UNDP yang merupakan organisasi internasional
pemerintah yang tentunya keabsahan kebijakan yang tidak diragukan lagi sebab
pemerintah merupakan institusi formal dan pemerintah memegang peranan penting
serta terdapat aturan hukum yang jelas. Proses negosiasi tentunya berlangsung
formal serta pihak UNDP juga melakukan observasi ke Tuvalu untuk mengetahui
secara langsung dampak yang ditimbulkan dari climate change ini agar dapat membuat program serta bantuan yang
sesuai dengan keadaan di lapangan atau lebih tepat sasaran. Dari sekian proses
negosiasi, akhirnya pada Mei 2007 terbentuk suatu perumusan program untuk
mengatasi dampak climate change ini
antara pemerintah Tuvalu dan UNDP yang disebut dengan National Adaptation Programme of Action (NAPA). Dan kemudian pada
tahun 2013 kesepakatan kerjasama multilateral terkait program NAPA ini
ditandatangani oleh Pemerintahan Tuvalu dengan UNDP (Global Environment
Facility, 2013) dalam upaya mengurangi dampak dari climate change khususnya
kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan terjadinya kekurangan atau krisis
air bersih di Tuvalu sendiri. Tentunya kerjasama ini diharapkan oleh pemerintah
Tuvalu dapat membantu masyarakat Tuvalu dari dampak adanya climate change yang sangat merugikan dan mengancam eksistensi
negara pulau ini.
BAB
III
PEMBAHASAN
Water shortage
(krisis air bersih) merupakan suatu fenomena yang kerap terjadi di masyarakat
dan seringkali dianggap bukan sebagai permasalahan yang krusial, padahal
permasalahan krisis air ini memiliki potensi konflik yang luar biasa di masa
depan. Sebelum berorientasi pada konflik di masa mendatang, krisis air yang
terjadi pada saat ini pun juga menjadi permasalahan di masyarakat. Karena
berbagai aktivitas kehidupan, bukan hanya pada kehidupan manusia saja, tetapi
termasuk lingkungan dan segala sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan
dan sebagainya sangat bergantung terhadap air.
Demikian pula yang terjadi di
Tuvalu. Sebagai negara dengan luas wilayah terkecil keempat di dunia[3],
Tuvalu menghadapi berbagai ancaman yang timbul akibat perubahan iklim (climate change), salah satunya adalah
krisis air bersih. Pemerintah Tuvalu, mewakili Tuvaluans (masyarakat Tuvalu),
mengerti akan beratnya tantangan dalam mengatasi pembangunan prioritas yang
terkait dengan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di masa depan[4]. Sehingga
mengharuskan pemerintah Tuvalu untuk melakukan berbagai upaya atau tindakan
yang setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi resiko akibat perubahan iklim
yang berdampak utamanya pada krisis air bersih. Salah satu bentuk respon
pemerintah Tuvalu dalam mengurangi resiko akibat perubahan iklim adalah
melakukan kerjasama dengan United Nations
Development Programme (UNDP) dalam kerangka kerjasama NAPA II (National Adaptation Programme of Actions).
Dalam kerangka kerjasama NAPA II yang
dirilis pada tahun 2007 ini, memberikan informasi rinci tentang dampak
perubahan iklim yang dirasakan saat ini dan berimplikasi di masa mendatang terhadap
negara kepulauan yang terletak di Pasific Ocean ini. Kebutuhan untuk
beradaptasi dengan dampak perubahan iklim juga disorot dalam Tuvalu’s National Strategy for Sustainable
Development untuk periode 2005-2015[5].
Dalam dokumen tersebut, pemerintah Tuvalu menetapkan tujuan pembentukan
kebijakan perubahan iklim nasional utamanya mengacu pada mitigasi dan adaptasi
resiko[6].
Untuk tujuan tersebut, diumumkan bahwa pemerintah Tuvalu akan bekerjasama
dengan UNDP dan the Pasific Regional Environment
Programme (SPREP) melalui “Pasific
Adaptation on Climate Change” (PACC) yang merupakan poyek untuk
mengembangkan kebijakan perubahan iklim. Pendanaan pun juga telah disediakan
oleh Global Environment Facility, dan
tim project ini terdiri dari ahli pemerintah dan aktor internasional yang
terkait. Pemerintah membayangkan bahwa kebijakan perubahan iklim akan membantu
dalam koordinasi dan pelaksanaan strategi mitigasi dan adaptasi (SPREP, 2011).
Project
kerjasama yang dituangkan dalam sebuah laporan berjudul Tuvalu’s National Adaptation Programme of Action (NAPA) yang
dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan (Department
of Evironment) Tuvalu pada tahun 2007[7],
menyajikan tabel mengenai perubahan iklim yang mengakibatkan kerentanan dalam
beberapa sektor. Sektor-sektor ini awalnya sudah merupakan tantangan nasional
dan diperburuk lagi oleh perubahan iklim. Berikut ini merupakan tabel sektor
yang mengalami kerentanan terhadap perubahan iklim (climate change) di Tuvalu.
Tabel 1: Climate change and
Vulnerablelities ini several sector in Tuvalu.
Dari
tabel tersebut, sudah terlihat bahwa kekurangan air merupakan salah satu sektor
yang paling rentan terjadi di Tuvalu. Tuvalu sangat miskin terhadap
ketersediaan air permukaan. Sehingga, saat ini Tuvalu sangat tergantung
terhadap air hujan yang digunakan sebagai sumber air utama yang dikumpulkan
masyarakatnya melalui atap besi rumah dan disimpan dalam tangki air beton dan
tank air. Pada awalnya, masyarakat Tuvalu juga
menyadap air tanah untuk keperluan rumah tangga. Tapi, sumber air tanah
saat ini telah tercemar oleh intrusi air asin dan limbah lindi[8].
Akibatnya air menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan
sumber daya air merupakan tantangan yang diperburuk lagi oleh perubahan iklim (climate change). Oleh karena itu,
perencanaan desalinisasi diperkenalkan ke Tuvalu pada tahun 1999, untuk
meringankan kebutuhan air masyarakat selama krisis air, yang pada saat itu juga
diperparah oleh El Nino tahun 1999/2000[9].
Secara umum, sumber daya air di
Tuvalu tidak terpusat karena air hujan dikumpulkan dan dikendalikan oleh rumah
tangga, sehingga membatasi penggunaannya. Funafuti, sebagai ibukota Tuvalu
dengan kepadatan penduduk tertinggi, mengalami kelangkaan air yang sudah
menjadi masalah umum, tidak hanya selama musim kemarau (Juni-September), tetapi
kelangkaan air juga kadang-kadang terjadi pada musim hujan (Oktober-Maret).
Sebuah survei sumber daya air yang dilakukan di Funafuti pada tahun 2006
menyimpulkan bahwa fasilitas penyimpanan air rumah tangga tidak cukup dalam
memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Pemerintah Tuvalu sendiri memastikan bahwa
cadangan air yang besar telah dibangun di bawah tanah seperti di New Princess
Margaret Hospital dan Kantor Pusat Pemerintah. Meskipun dirancang sebagai
cadangan air termasuk air desalinisasi, namun air yang dikumpulkan ini setiap
hari juga diangkut untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat[10]. Di
bawah ini merupakan tabel survei permintaan air dan ketersediaan air di
Funafuti pada tahun 2006.
Tabel 2: Hasil survey
permintaan air dan ketersediaan air di Funafuti.
Publics Works
Department & Disaster Water Resources Survey, Mei 2006.
Berdasarkan
hasil survei tersebut, terlihat kesenjangan yang begitu tinggi antara
ketersediaan air dan permintaan air di Funafuti. Hanya pada bagian 5, 7, dan 10
kapasitas penyimpanan air lebih tinggi dari kebutuhan air dalam 30 hari pada
bagian tertentu di masyarakat. Dan tidak ada bagian yang dapat memenuhi
kebutuhan air dalam 60 hari atau 90 hari. Kebutuhan air ini dihitung
berdasarkan jumlah orang yang ada pada setiap bagian.
Dalam project kerjasama NAPA
tersebut, juga dijelaskan mengenai pemanfaatan air tanah sebagai alternatif
sumber air di masa lalu, terutama selama musim kemarau. Tanah juga merupakan
sumber utama air untuk pertanian, dan tanaman. Namun, saat ini intrusi air asin
telah meningkatkan salinitas air tanah, dengan demikian menghancurkan tanaman tradisional
yang juga merupakan makanan pokok masyarakat Tuvalu yaitu pulaka. Lebih dari
60% perkebunan pulaka telah hancur oleh intrusi air asin, dan hal ini tidak
terbatas hanya pada pulaka saja, tetapi juga berdampak pada pertanian lainnya
seperti kelapa, sukun, pandan, dan lain-lain. Pemerintah juga telah berupaya
untuk memberikan kompensasi utamanya kepada dua pulau yang mengalami kerusakan
paling parah yaitu Namumanga dan Nukulaelae atas perkebunan pulaka yang hancur
oleh intrusi air asin.
Selain melakukan upaya penyimpanan
air hujan, upaya lain yang masuk dalam project NAPA II adalah memperkenalkan
teknologi desalinisasi ke Tuvalu. Deklarasi pertama terhadap pengenalan
teknologi ini telah dilakukan dalam keadaan darurat di bulan Agustus 1999
utamanya di Niutao dan Namumanga[11].
Kedua pulau ini berada di divisi utara yang biasanya mengalami curah hujan
tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan pulau-pulau di selatan. Deklarasi
kedua diberlakukan pada bulan November di tahun yang sama di Funafuti sebagai
pulau dengan penduduk yang paling padat di Tuvalu. Terlepas dari kenyataan
bahwa bulan November merupakan musim hujan di Tuvalu, Funafuti mengalami
kondisi kekeringan akibat El Nino dan mengakibatkan curah hujan yang tidak
menentu. Sejak saat itu, desalinisator telah beroperasi setiap hari untuk
memenuhi kebutuhan air masyarakat sepanjang tahun. Tetapi, desalinisasi ini
juga menimbulkan pencemaran, terutama di Funafuti sebagai lokasi satu-satunya
pabrik desalinisasi beroperasi. Desalinisasi dapat menyebabkan polusi tanah,
dan akan menurunkan kualitas air yang dihasilkan dan dapat menyebabkan penyakit
dan masalah kesehatan pada konsumen.
Berbagai upaya sebagai bentuk respon
pemerintah Tuvalu dalam mengatasi dampak perubahan iklim sesungguhnya telah
dikomunikasikan cukup lama kepada organisasi internasional, negara-negara dan
lembaga donor dalam forum yang berbeda, sebelum akhirnya terbentuk kerangka
kerjasama NAPA II dengan UNDP. Tuvalu memiliki kekurangan dalam kapasitas
teknis dan kebijakan terkait untuk mendukung investasi besar yang diperlukan
dalam kegiatan adaptasi, dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan
secara efektif dan efisien[12].
Tuvalu tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk melakukan
kegiatan adaptasi ini, sehingga project NAPA II ini seperti yang diusulkan agar
dapat mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh Tuvalu[13].
Salah seorang yang dilibatkan oleh
UNDP untuk memimpin project NAPA II ini yaitu Dr Robert Kay[14],
yang merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk semua kegiatan teknis dan
koordinasi: termasuk sistem peringatan dini dan respon terhadap resiko bencana,
pendanaan perubahan iklim baik di tingkat nasional dan masyarakat, dan
integrasi perubahan iklim ke dalam mata pencaharaian berbasis kelautan. Posisi
ini juga diperlukan dalam koordinasi pengembangan kerangka (logframe) project,
aspek keuangan dan merancang tata pemerintahan untuk memaksimalkan keberhasilan
implementasi. Setelah diadakan berbagai kegiatan teknis dan koordinasi terkait
dengan project NAPA II ini, akhirnya aplikasi project ini berhasil diajukan dan
kemudian disetujui pada tahun 2013 untuk diimplementasikan.
Pada tahun 2013, tepatnya 30 Agustus
2013, kesepakatan kerangka kerjasama NAPA II ini ditandatangani antara
pemerintah Tuvalu dan UNDP[15].
Pemerintah Tuvalu diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Pariwisata,
Lingkungan dan Buruh, Honourable Taukelina dan pihak UNDP diwakili oleh
Resident Representative (a.i.) Akiko Fuji menandatangani dokumen project NAPA II
dalam mengatasi isu perubahan iklim di Tuvalu. Penandatanganan kesepakatan
kerjasama NAPA II ini dilaksanakan di Suva ibukota Fiji.
Kesepakatan project ini menerima
pendanaan dari Least Developed Country Fund (LDCF) sebesar US $ 4,2 juta dan
dikelola oleh Global Environment Facility (GEF). Pemerintah Tuvalu akan
mengunakan dana tersebut untuk mengatasi prioritas adaptasi di dua sektor,
yaitu coastal fisheries dan manajemen
resiko bencana termasuk di dalamnya terkait dengan krisis air bersih. Di bawah
tekanan perubahan iklim, berbagai sektor penting untuk ketahanan dan keamanan
pangan masyarakat Tuvalu menjadi prioritas nasional tertinggi.
Melalui kerjasama ini antara
pemerintah Tuvalu dengan dukungan dari UNDP dan LDCF/GEF, akan menerapkan
berbagai langkah untuk membantu masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim
tersebut. Upaya yang dilakukan juga termasuk untuk memperkuat manajemen
berbasis masyarakat pesisir, pemantauan yang lebih baik terhadap sumber daya di
masyarakat, peningkatan komunikasi tepat waktu dan penyebaran peringatan dini
dari ibukota ke semua pulau terluar, serta peningkatan fasilitas evakuasi.
Dalam proses penandatangan
kesepakatan tersebut, Honourable Taukelina Finikaso sebagai wakil dari
pemerintah Tuvalu mengatakan bahwa Tuvalu akan sangat merasakan manfaat dari
project yang akan dilaksanakan tersebut. Dan hasil yang diharapkan akan sangat
membantu proses adaptasi Tuvalu terhadap dampak perubahan iklim. Diungkapkan
pula olehnya, Tuvalu sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh UNDP
untuk mengkonseptualisasikan project NAPA II, meskipun tidak mudah ketika
bekerja dengan negara-negara pulau kecil karena daya serap dalam hal
keterbatasan kapasitas manusia dan kelembagaan. Di lain pihak, UNDP Resident
Representative (a.i.) Akiko Fuji menekankan pentingnya project, utamanya
mengenai pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Millenium Development Goals
(MDGs) di Tuvalu. UNDP mendukung Tuvalu dalam mencapai MDGs terutama memastikan
kelestarian lingkungan (MDG7)[16].
Terkait upaya mengenai pemenuhan
kebutuhan akan air bersih yang juga termasuk dalam ketahanan dan keamanan
pangan masyarakat dan tidak terlepas pula dari sistem manajemen resiko karena
kekurangan air juga diakibatkan oleh El Nino, perubahan pola hujan, dan
peningkatan suhu. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut, melalui kesepakan
ini memang tidak disebutkan secara signifikan mengenai upaya yang akan
dilakukan. Tetapi, seperti yang telah disinggung pada penjelasan di atas,
pengenalan terhadap teknologi baru seperti desalinisator akan terus selalu
diupayakan oleh pemerintah bagi pemenuhan kebutuhan air di masyarakat. Saat ini
terdapat dua pabrik desalinisasi di Tuvalu[17].
Sistem resapan dan desalinisasi yang diimplementasikan tergantung pada bentuk
baru dari pengetahuan teknis dan upaya pemeliharaannya. Penggunaan teknologi
baru ini memang tidak sepenuhnya ramah lingkungan, tetapi air yang dihasilkan
walaupun terbatas, akan sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat
Tuvalu.
Selain upaya pengenalan teknologi
baru, baik pemerintah, UNDP dan pihak-pihak lain yang juga terkait juga
menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak. Upaya nyata yang
dilakukan pemerintah yaitu oleh Kementerian Kesehatan (The Ministry of Health)
memulai “operation safe water” – operasi air bersih pada tanggal 12 Oktober
2011 meliputi penilaian rumah tangga, termasuk pengenalan koleksi air hujan
(water collection accessories) yang ditampung dalam tangki rumah tangga dan
kegiatan promosi kebersihan (termasuk konservasi air dan pesan praktik kunci
kesehatan yang disiarkan di radio)[18].
Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Tuvalu dengan beberapa pihak yang
didukung oleh UNDP juga mengupayakan untuk mendapatkan tanaman desalinisasi
yang tentunya resisten terhadap air garam.
Berbagai upaya sebagai bentuk respon
pemerintah Tuvalu dalam mengatasi dampak perubahan iklim telah dilakukan
sedemikian rupa. Melalui kerjasama dengan UNDP tentunya diharapkan hasil yang
benar-benar adaptif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun upaya-upaya
yang dilakukan dalam kerangka kerjasama NAPA II ini tidak sepenuhnya
menghilangkan dampak yang terjadi, namun dapat meminimalisir resiko yang rentan
terhadap perubahan iklim. Demikian pula, diharapkan juga kesadaran dari
masyarakat Tuvalu untuk secara bijak menggunakan sumber daya, terutama dalam
tulisan ini adalah sumber daya air bersih sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.
Pengelolaan dan manajemen lingkungan untuk menjaga kelestariannya juga patut
menjadi perhatian. Sehingga perubahan iklim tidak akan menjadi sebab utama
hilangnya eksistensi negara kepulauan di Pasific Ocean ini.
BAB IV
SIMPULAN
Global
Climate Change mulai berkembang sebagai isu penting di dunia di akhir tahun
1980-an dan awal tahun 1990-an. Adanya perubahan iklim ini memberikan dampak
yang begitu signifikan terhadap berbagai aktivitas kehidupan. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh
adanya perubahan iklim seperti meningkatnya pemanasan, meningkatnya jumlah
karbondisoksida di atmosfer, gletser yang mencair sampai pada naiknya permukaan
air laut memberikan efek yang begitu besar terutama dirasakan oleh negara
kepulauan, salah satunya adalah Tuvalu yang merupakan gugusan negara kepulauan
di Pasifik Ocean. Naiknya permukaan air laut di Tuvalu sebagai salah satu
dampak perubahan iklim, menyebabkan terjadinya salinisasi tanah yaitu
meningkatnya kadar garam dalam tanah dan selanjutnya menimbulkan krisis air
bersih. Krisis air yang terjadi di Tuvalu disebabkan oleh beberapa faktor
seperti salinisasi tanah, intrusi air laut, pencemaran oleh limbah lindi,
peningkatan populasi yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap air
bersih, serta manajemen lingkungan yang buruk.
Untuk
mengatasi permasalahan ini, pemerintah melakukan kerjasama dengan UNDP melalui
program NAPA II sebagai bentuk respon untuk mengatasi isu perubahan iklim. NAPA
II ini memiliki tujuh project di dalamnya dan salah satunya terkait dengan
kekurangan air bersih (water shortage). Proposal NAPA II telah diajukan dari
tahun 2007 dan mencapai kesepakatan untuk diimplementasikan pada tahun 2013.
Dalam upaya tersebut, pemerintah Tuvalu, UNDP dan beberapa aktor seperti
LDCF/GEF melakukan serangkaian kegiatan teknis dan koordinasi yang dipimpin
oleh Dr Robert Kay. Dalam kesepakatan NAPA II yang telah ditandatangani
tersebut terdapat sejumlah pendanaan sebesar US $ 4,2 juta untuk Tuvalu, yang
terkait pula dalam rangka mencapai MDG7 yaitu kelestarian lingkungan.
Serangkaian kegiatan ini dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat. Beberapa bentuk upayanya terutama dalam bidang konservasi air
seperti pengenalan tekonologi desalinisator untuk desalinisasi air laut, pengenalan
tanaman yang resisten terhadap air garam, dan himbauan kepada masyarakat untuk
menggunakan air secara bijak.
Jadi,
kesimpulan pada keseluruhan tulisan diatas adalah bahwa serangkaian respon
pemerintah terutama di negara kepulauan terkait dengan isu perubahan iklim
tidak dapat terlepas dari campur tangan pihak asing. Pemerintah di negara
kepulauan diharuskan untuk melakukan kerjasama di tingkat multilateral, karena
perubahan iklim semata-mata bukan disebabkan oleh aktivitas negara kepulauan
saja, tetapi seluruh negara di dunia terlibat di dalamnya. Dengan demikian,
untuk menjaga eksistensi tidak hanya negara kepulauan saja, tetapi semua negara
di dunia agar terhindar dari resiko perubahan iklim yang fatal, diperlukan
kesadaram dari masing-masing aktor baik negara ataupun non-negara untuk saling
menjaga dan melestarikan lingkungannya.
DAFTAR PUSTAKA
World Commission on
Environment and Development. 1987. Dikutip dalam tulisan Bondansky, Daniel “The
History of the Global Climate Change Regime”.,2012, melalui laman http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/admininst/shared/doc-professors/luterbacher%20chapter%202%20102.pdf
Bodansky, Daniel. 2012. The History
of The Global Climate Change Regime. Diunduh melalui laman http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/admininst/shared/doc-professors/luterbacher%20chapter%202%20102.pdf
United Nations. 2013. Amount of
greenhouse gases in atmosphere reaches record high, says UN agency. Dikutip
melalui laman http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46436#.VvdyWD1BRnI
World Bank. 2014. Tuvalu. Total
Population in Tuvalu. Dikutip melalui laman http://data.worldbank.org/country/tuvalu
Aung, Than. Singh, Awnesh. Prasad,
Uma. 2009. Sea Level Threat in Tuvalu. American Journal Apllied Scriences 6
(6): 1169-1174. Diunduh melalui laman http://thescipub.com/html/10.3844/ajassp.2009.1169.1174
German Watch. 2004. Climate Change
Challenge Tuvalu. Diunduh melalui laman http://germanwatch.org/download/klak/fb-tuv-e.pdf
Tuvalu NAPA-I (LDCF). 2013. Dikutip
melalui laman http://www.fj.undp.org/content/fiji/en/home/operations/projects/environment_and_energy/Tuv_NAPA-I.html
A.
Shakeela. 2013. Perception
of Climate Change Vulnerability and Risks. Diunduh melalui
laman http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/53147/86285_1.pdf
Rochdane, Saloua, dkk. Climate Change Impacts on Water
Supply and Demand in Rheraya Watershed (Marocco), with Potential Adaptation
Strategies. Diunduh melalui laman http://www.mdpi.com/2073-4441/4/1/28
Climate Change Legislation in
Tuvalu. Diunduh melalui laman http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/TUVALU.pdf
UNDP Team Leader: Tuvalu NAPA II
Project Preparation. Dikutip melalui laman http://www.adaptivefutures.com/case-studies/team-leader-tuvalu-napa-ii-project-preparation/
Tuvalu National Adaptation
Program of Action. Dikutip melalui http://www.adaptation-undp.org/projects/tuvalu-napa
Tuvalu’s National Adapatation
programme of Action. Diunduh melalui http://www.sids2014.org/content/documents/162NAPA.pdf
Proposal for funding for the
preparation of National Adaptation Programme of Action (NAPA) – Tuvalu. diunduh
melalui http://www.thegef.org
Tuvalu sign agreement for climate
change project. 2013. Dikutip melalui laman http://www.fj.undp.org/content/fiji/en/home/presscenter/pressreleases/2013/08/30/tuvalu-signs-agreement-for-second-climate-change-project.html
Lazrus, Heather. 2010. Water
Scarcity and Climate Change in Tuvalu. Anthropology News. From http://onlinelibrary.wiley.com/
Information Bulletin,
Tuvalu/pacific; Drough. 2011. Dikutip melalui laman www.irfc.org
[1]
Atol adalah pulau karang yang rendah
berbentuk cincin dengan bagian laut terkurung didalamnya menyerupai sebuah
danau; rangkaian pulau karang kecil-kecil yang tersusun seperti lingkaran.
[2]
Intrusi air laut adalah masuk atau
menyusupnya air laut kedalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang
terkandung didalamnya, Proses masuknya air laut mengganti air tawar
disebut sebagai intrusi air laut.
[3]
Climate Change Legislation in Tuvalu. Diunduh melalui http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/TUVALU.pdf
[4]UNDP
Team Leader: Tuvalu NAPA II Project Preparation. Dikutip melalui http://www.adaptivefutures.com/case-studies/team-leader-tuvalu-napa-ii-project-preparation/
[5]
Tuvalu National Adaptation Program of Action. Dikutip melalui http://www.adaptation-undp.org/projects/tuvalu-napa
[6]
Tuvalu National Adaptation Program of Action. Dikutip melalui http://www.adaptation-undp.org/projects/tuvalu-napa
[7]Tuvalu’s
National Adapatation programme of Action. Diunduh melalui http://www.sids2014.org/content/documents/162NAPA.pdf
[8]
Lindi adalah limbah cair yang
timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan
membilas materi-materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses
dekomposisi biologis.
[9]
Tuvalu’s National Adapatation Programme of Action. Diunduh melalui http://www.sids2014.org/content/documents/162NAPA.pdf
[10]
Ibid.
[11]
Tuvalu’s National Adapatation programme of Action. Diunduh melalui http://www.sids2014.org/content/documents/162NAPA.pdf
[12]
Proposal for funding for the preparation of National Adaptation Programme of
Action (NAPA) – Tuvalu. diunduh melalui http://www.thegef.org
[13]
Ibid.
[14]
UNDP Team Leader: Tuvalu NAPA II Project Preparation. Dikutip melalui http://www.adaptivefutures.com/case-studies/team-leader-tuvalu-napa-ii-project-preparation/
[15]
Tuvalu sign agreement for climate change project. 2013. Dikutip melalui laman http://www.fj.undp.org/content/fiji/en/home/presscenter/pressreleases/2013/08/30/tuvalu-signs-agreement-for-second-climate-change-project.html
[16]
Tuvalu sign agreement for climate change project. 2013. Dikutip melalui laman http://www.fj.undp.org/content/fiji/en/home/presscenter/pressreleases/2013/08/30/tuvalu-signs-agreement-for-second-climate-change-project.html
[17]
Lazrus, Heather. 2010. Water Scarcity and Climate Change in Tuvalu.
Anthropology News. From http://onlinelibrary.wiley.com/
[18]
Information Bulletin, Tuvalu/pacific; Drough. 2011. Dikutip melalui laman www.irfc.org
