Setelah lama gak ngepost,, kini mau posting lagii..
Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan..
BUDAYA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
Essay: ‘Chbab
Srey’ Sebagai Kunci Bias Gender di Kamboja
WAYAN YULIA SWADEVI
NIM : 1321105006
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2016
‘Chbab Srey’
Sebagai Kunci Bias Gender di Kamboja
Men
are gold, women are cloth. Merupakan sebuah pepatah umum yang menyatakan
status ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Khmer[1]
Kamboja (Khun, 2006). Pepatah tersebut muncul bukan karena tanpa alasan,
melainkan terdapat latar belakang mengenai makna yang terkandung di dalamnya. Kamboja
memiliki hukum moral tradisional yang diterima oleh masyarakat secara
turun-temurun, yaitu aturan bagi kaum perempuan yang disebut Chbab Srey (Chbab
= law, Srey = women), dan untuk kaum laki-laki disebut Chbab Pror (Chbab = law,
Pror = men). Hukum moral tradisional ini ditulis dalam bentuk puisi oleh Krom
Ngoy (1865-1936), yang dianggap sebagai bapak puisi Khmer (Jackson, 2008). Poemcodes yang ditulisnya telah
diajarkan di sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri, dan diperkuat oleh
kepercayaan orang tua dan leluhur dari generasi ke generasi selama berabad-abad
(Jackson, 2008). Berikut ini merupakan sepenggal bait puisi yang ditulis oleh Krom
Ngoy yang telah diterjemahkan yang menggambarkan Chbab Srey sebagai hukum yang
harus dilestarikan karena menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Khmer
Kamboja (Mai, 2008).
“ My dearest daughter, no matter how poor you are,
follow the woman’s rules
Don’t
be so mean to the neighbor and relative
Good
position and happiness come from women
Being
a woman, no matter what you say, don’t be (leh’lah!) talking not serious, not
gentle (Cambodian women are not supposed to talk very much and be shy)
…..
If you don’t feel afraid of your husband’s feeling and let the other man look
down on your husband
We
call you a woman who is lack of good characteristic
…... Don’t bring the outside flame into the house
and then burn it (refers not to bringing outside problem into the house)
The inside flame, if you are not careful, you will
burn it outside (refers to not taking internal problems to people outside”
Chbab Srey
(Women’s Law) ini menunjukkan bahwa perempuan harus melayani dan menghormati
suami mereka setiap saat, bagaimanapun keadaannya. Seiring dengan meningkatnya
kedewasaan perempuan akan percaya bahwa kekerasan seorang pria adalah ‘normal’
dan dapat diterima secara pribadi (Jackson, 2008). Bagi kaum perempuan Kamboja
sendiri, saat ini diskriminasi gender umumnya merupakan hasil dari norma-norma
budaya, bukan sebagai mandat legislatif. Terutama di daerah pedesaan, Chbab
Srey masih dijalankan sedemikian rupa, dan sikap tunduk perempuan atas
laki-laki memberikan kontribusi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang
mengakar dan meluas di negara tersebut (Kounila, 2013). Namun, kemudian muncul
pertanyaan bahwa apakah Chbab Srey sebagai alasan bagi kaum perempuan untuk
tetap diam dan tidak berani mengungkapkan kasus kekerasan yang dialaminya
terutama oleh suaminya, dan bagaimana kedudukan Chbab Srey sebagai bagian dari
kebudayaan Kamboja pada era modern ini yang sangat menjunjung tinggi adanya
kesetaraan gender.
Perempuan di
Kamboja harus mengikuti semua aturan sosial agar menjadi perempuan yang
diterima baik oleh masyarakat. Tanpa sesuai dengan kode etik Khmer yaitu Chbab
Srey, maka perempuan tidak akan diterima baik oleh keluarganya, kerabat, teman,
masyarakat ataupun orang luar. Ledgerwood (1996) menjelaskan aturan perempuan
Khmer Kamboja dalam Chbab Srey yaitu perempuan harus diam, tidak banyak bicara
dan memiliki sikap yang lemah lembut. Perempuan adalah pemalu dan naïf maka
harus dilindungi. Sebelum menikah, idealnya perempuan tidak pernah meningkalkan
perusahaan dari anggota keluarganya. Pada saat yang sama perempuan diharapkan
untuk menjadi kuat dan mampu menjalankan rumah tangga, termasuk menangani semua
keuangan keluarga. Menurut Ledgerwood, cita-cita budaya mengandung sebuah
kontradiksi yang sangat melekat. Di masa lampau hal ini mencerminkan harapan
budaya pada waktu yang berbeda dalam kehidupan perempuan. Pada satu sisi
sebagai perempuan bahwa dia harus malu dan harus dilindungi. Tetapi disisi
lain, perempuan mengalami pelecehan atau kekerasan bahkan dari suaminya (Ledgerwood,
1996).
Sementara
Klaassen (1995) menyebutkan beberapa aturan mengenai perilaku bagaimana seorang
suami harus memperlakukan istrinya. Perempuan diwajibkan untuk memainkan empat
peran dalam kehidupan suaminya; ia harus menjadi ibu, kakak perempuannya,
temannya, dan pelayannya. Perempuan harus selalu menghormati suaminya dan
merawatnya. Jika suaminya marah, maka perempuan harus bersabar dan tidak
berbicara kembali. Jika suaminya mengalahkan dia, dia tidak boleh membela diri
dengan mengalahkan kembali. Seorang perempuan harus sopan terhadap orang yang
lebih tua dan harus mengundang tetangganya untuk datang ke rumahnya setiap kali
dia melihat mereka. Ketika terdapat masalah dalam keluarga atau ketika dia
memiliki masalah pribadi, dia harus menahan diri dan tidak membiarkan orang
lain tahu tentang dirinya/keluarganya atau mendiskusikan dirinya/keluarganya
dengan seseorang di luar rumah (Klaassen, 1995).
Chbab Srey
memang belum pernah secara resmi dimasukkan ke dalam hukum nasional, namun
pengaruh budaya ini tersebar luas, mengakar, hingga sampai diajarkan di
sekolah-sekolah dasar (CCHR, 2013). Chbab Srey yang menjabarkan seperangkat
aturan dan prinsip-prinsip bagi kaum perempuan, dan mendorong rasa hormat
perempuan terhadap keinginan suami, berpengaruh sedemikian kuat dan melekat
pada kehidupan perempuan Khmer di Kamboja. Chbab Srey dipercaya sebagai
representasi dari kebudayaan Khmer sehingga harus dilestarikan kegunaan dan
pelaksanaannya (Grace and Eng, 2015). Karena berdasar pada kepercayaan inilah,
tak ayal Chbab Srey menjadi bumerang bagi kaum perempuan di Kamboja dalam menghadapi
berbagai diskriminasi pada banyak bidang dalam kehidupan mereka. Mulai dari
akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan yang tidak pantas dan tidak
memadai, pilihan yang terbatas untuk pekerjaan, sedikit atau bahkan tidak
memiliki suara dalam urusan publik, sedikit keterlibatan dalam keluarga atau
pengambilan keputusan di masyarakat, serta kekerasan atau pelecehan seksual
kerap dialami oleh perempuan di Kamboja. Tiga jenis umum dari kekerasan
berbasis gender ini adalah pemerkosaan (rape),
perdagangan manusia (human trafficking),
kekerasan dalam rumah tangga (domestic
violence) (Jackson, 2008).
Diskriminasi
perempuan dalam bidang pendidikan di Kamboja dapat dilihat melalui berbagai
kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Yaitu, pertama adalah gagasan
orang tua yang berbasis tradisional (stereotype)
terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Orang tua menganggap bahwa anak
laki-laki lebih penting daripada anak perempuan, dan memandang bahwa anak
laki-laki akan pergi bekerja keluar, sedangkan anak perempuan harus tinggal di
rumah dan mengambil alih pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian, mayoritas
orang tua merasa sia-sia untuk membiarkan anak perempuan mereka mendapatkan
pendidikan tinggi (Khun, 2006).
Chbab Srey terbilang memiliki kedudukan yang
kuat dalam bidang pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah di Kamboja.
Sebuah hasil survey menunjukkan evaluasi kesetaraan gender di sekolah-sekolah
menengah di Siem Reap (sebuah kota kecil di Kamboja) bahwa antara 93-97 persen
guru dan 76-79 persen siswa setuju dengan pernyataan “Chbab Srey harus diajarkan kepada semua siswa”, “Chbab Srey sebagai representasi budaya
Khmer”, dan “perempuan yang baik
adalah mereka yang mengikuti dan menghormati Chbab Srey”. Para guru bahkan
berkomentar bahwa siswa diajarkan untuk mengikuti dan menghafal aturan dari
Chbab Srey ini, bukan sebaliknya untuk mengkritiknya (Grace and Eng, 2015).
Faktor kedua terjadinya
diskriminasi kaum perempuan dalam bidang pendidikan adalah bahwa anak perempuan
dibutuhkan di rumah atau bekerja di ladang dibandingkan mengenyam pendidikan di
sekolah. Faktor ini selain menyangkut kebutuhan pendidikan juga terkait masalah
bias gender dalam bidang ekonomi dan pekerjaan bagi kaum perempuan di Kamboja. Sekitar
80% penduduk Kamboja berprofesi sebagai petani yang mayoritas masih menerapkan
cara-cara bertani tradisional, sehingga mereka membutuhkan banyak tenaga kerja
untuk membantunya dalam bidang pertanian. Pada masyarakat Kamboja, seperti
dilansir dari Forum LSM di Kamboja, sekitar 65 persen tenaga kerja pertanian
dan 75 persen produksi perikanan berada di tangan perempuan. Sehingga, para
orang tua kemudian berpikir bahwa, pendidikan formal tidak begitu penting, dan
mungkin akan membiarkan anak perempuan mereka untuk belajar beberapa
keterampilan atau pergi ke kota untuk bekerja sebagai buruh pabrik garmen atau
sebagai pembantu rumah tangga (Khun, 2006).
Terlepas dari
bidang pendidikan, ketidaksetaraan gender juga dialami perempuan Kamboja dalam
akses kesehatan. Berdasar pada kebudayaan orang tua masyarakat Kamboja, percaya
bahwa menyusui bayi perempuan terlalu lama dapat mengakibatkan anak-anak mereka
keras kepala ketika tumbuh dewasa. Klaassen (1995) mengungkapkan bahwa terdapat
kecenderungan masyarakat Kamboja untuk menyusui anak laki-laki lebih lama
dibandingkan anak perempuan. Secara tradisional, mereka berpikir bahwa
perempuan menjadi keras kepala atau sangat bergairah jika disusui terlalu lama.
Sedangkan jika anak laki-laki tidak disusui cukup lama, maka akan menjadi
terlalu pucat (Klaassen, 1995). Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa
diskriminasi perempuan Kamboja telah dialami dari sejak kecil yang lebih banyak
dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan kebudayaan terun temurun.
Kontruksi
identitas gender dan seksualitas menggambarkan perempuan sebagai seorang yang
bodoh dan malu atas tubuh mereka. Rasa kepercayaan ini kemudian dikombinasikan
dengan kurangnya tenaga kesehatan dari kaum perempuan dan preferensi pengobatan
hanya oleh apoteker. Hal ini kemudian menyebabkan masalah ginekologi[2] pada
kaum perempuan tidak diobati atau diperlakukan secara tidak benar di Kamboja (Gorman,
et al, 1999). Terkait dalam bidang kesehatan juga diungkapkan bahwa, kontrol
perempuan atas tubuh mereka dan pilihan reproduksi masih sangat tergantung pada
hubungan kekuasaan dalam rumah tangga. Keperawanan dan kesetiaan perkawinan
merupakan persoalan krusial terkait dengan persepsi seorang perempuan yang
saleh, yang sebagian akan menentukan status sosial perempuan. Seksualitas
seorang perempuan dikontrol ketat, pertama oleh orang tuanya dan kemudian oleh
suaminya. Kaum perempuan di Kamboja dibawah pengaruh Chbab Srey juga memiliki
sedikit kekuatan dalam menegosiasikan hubungan seksual dengan suami mereka, termasuk
pemilihan atas jenis alat kontrasepsi (Gorman, et al, 1999).
Perempuan disabilitas atau penyandang cacat
juga tidak lepas dari perlakuan diskrimasi dibandingkan kaum disabilitas laki-laki
di Kamboja, dan mereka hampir tidak akan memiliki kesempatan untuk menikah
(Larsson, 1996). Bagi perempuan disabilitas atau penyandang cacat yang telah
menikahpun, harus menerima resiko ditinggalkan oleh suami mereka. Dibandingkan
dengan laki-laki penyandang cacat, perempuan penyandang cacat kurang memiliki
kesempatan untuk mengenyam pendidikan ataupun memperoleh akses kesehatan dan
pekerjaan yang layak (Khun, 2006).
Hal yang sama terkait
dalam bidang kesehatan juga terjadi pada perempuan yang terinfeksi virus
HIV/AIDS. Mereka akan mengalami diskriminasi oleh keluarga, teman, kerabat,
tetangga dan mayarakat yang menganggap mereka sebagai orang yang paling
mengerikan dalam masyarakat (Larsson, 1996). Sedangkan di sisi lain, kaum
laki-laki justru diperbolehkan untuk mengunjungi tempat pelacuran yang beresiko
tinggi tertular virus HIV/AIDS. Fenomena ini menjadi bagian dari budaya yang
berkembang di kalangan remaja laki-laki sebagai ajang bersosialisasi dalam
kelompok (Gorman, et al, 1999).
Beralih pada
bidang politik, Chbab Srey juga secara langsung akan menghalangi peran dan
representasi (perwakilan) perempuan Kamboja dalam kekuasaan dan pengambilan
keputusan (Khun, 2006). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perempuan
harus berdiam diri dalam segala macam situasi. Mereka tidak diijinkan untuk
membuat keputusan atau bahkan mengambil kendali kekuasaan. Dampak dari peran
gender tradisional ini telah berpengaruh terhadap pandangan bagi politisi
perempuan di Kamboja. Secara umum, dari tahun 1980-an hingga sekarang, jumlah
partisipasi perempuan dalam politik Kamboja masih tetap rendah, dan mereka
kurang terwakili dalam posisi tingkat tinggi baik di tingkat lokal dan nasional
pemerintah (Ebihara and Ledgerwood, 2002). Dalam sebuah studi tahun 2009
mengenai partisipasi politik umum perempuan dapat ditemukan bahwa 37 persen
dari pandangan responden laki-laki menyatakan inferioritas perempuan, dan 62
persen perempuan berpikiran untuk menjadi perempuan lemah lembut seperti yang
diharapkan dari esensi Chbab Srey (CCHR, 2013). Pada tahun 2012 dalam wawancara
dan diskusi kelompok yang dilakukan oleh CCHR (Cambodian Center for Human Right), mendapatkan fakta bahwa sekitar
50 persen dari informan sepakat bahwa perempuan paling cocok untuk pekerjaan
rumah tangga, dan banyak yang merasa bahwa perempuan tidak cukup berani atau
memiliki beberapa alasan untuk takut terlibat dalam sektor politik (CCHR,
2013). Namun terbilang sejak tahun 1993
telah terjadi kenaikan moderat dalam partisipasi perempuan Kamboja termasuk
kepemimpinan dalam organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu dan
hak-hak perempuan (Ebihara and Ledgerwood, 2002).
Status sosial
perempuan di Kamboja benar-benar menjadi perhatian serius. Budaya Kamboja yang
sangat ketat dan hirarki memberikan nilai lebih untuk kaum laki-laki (Khun,
2006). Aturan dalam Chbab Srey mendorong perempuan untuk menjaga keseimbangan
kekuasaan di rumah dan mentolerir perilaku buruk yang didominasi oleh kaum
laki-laki yang bertentangan dengan ide-ide pemberdayaan dan kesetaraan (Grace
and Eng, 2015). Berbagai tindak kekerasan dan pelecehan seksual pun kerap
dialami oleh perempuan di Kamboja. Namun, kekerasan terhadap kaum perempuan ini
umumnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang ‘salah’ dalam masyarakat Khmer dan
sikap ini diperburuk oleh adanya perang saudara (1967-1975). Selama
bertahun-tahun cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah melalui
kekerasan, baik dalam rumah tangga keluarga, atau dalam masyarakat secara
keseluruhan (Jackson, 2008). Dalam survey tahun 2003 mengenai pandangan terhadap
pemerkosaan di kalangan anak muda menunjukkan bahwa hanya 13 persen responden
yang melihat pemerkosaan sebagai perbuatan yang ‘salah’. Demikian pula pada
survey 2005 yang dilakukan oleh Kementerian Perempuan, 23 persen perempuan
mengatakan bahwa suami mereka telah melakukan kekerasan fisik baru-baru ini,
dan banyak yang meremehkan kasus kekerasan ini yang kemudian membuat banyak
kasus tidak dilaporkan (Jackson, 2008). Kekhawatiran tentang dampak dari Chbab
Srey pada hubungan gender tercermin pula dalam hasil survey yang dilakukan oleh
USAID. Penilaian gender USAID menemukan bahwa 47 persen pria dan 51 persen
wanita percaya bahwa perempuan dan laki-laki memilki hak yang berbeda, termasuk
dalam hal bisnis, pengambilan keputusan, sosial dan kebebasan seksual dan
kebebasan bergerak (CCHR, 2013).
Dalam
mempromosikan kesetaraan gender, utamanya bagi masyarakat Khmer Kamboja, sangat
penting untuk memperkuat empat pilar, yaitu pengetahun dan pemahaman gender,
komitmen untuk bertindak dalam menghilangkan disparitas gender, data yang
akurat dan up-to-date serta analisis
untuk pengambilan kebijakan, dan anggaran khusus untuk pelaksanaan kebijakan
(Khun, 2006). Dalam cakupan domestik, Ministry of Women’s Affair (MoWA) dalam
rangka penegakan hukum yang efektif dari Platform Royal Government of Cambodia, bertindak
sebagai fasilitator, koordinator advokasi dan memantau kebijakan dan program
untuk mempromosikan status perempuan. MoWA didelegasikan untuk berkontribusi
memajukan gender melalui pembuatan kebijakan yang responsif; partisipasi
perempuan dalam pengambilan keputusan dalam semua tingkatan; pemberdayaan
ekonomi perempuan; program terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
dan pengembangan hukum terkait serta penegakan hukum; dalam bidang kesehatan
termasuk kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS serta gizi perempuan dan
anak-anak; peningkatan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dan
perempuan dalam program keaksaraan; serta implementasi nilai-nilai sosial yang
kuat (Khun, 2006).
Dalam cakupan
internasional, Kamboja juga telah meratifikasi perjanjian internasional
termasuk Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) pada tahun 1992 (Final
Report, 2007). CEDAW berkomitmen pada negara untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender dalam hal politik, ekonomi, lingkungan sosial sipil serta dalam
kehidupan budaya dan keluarga. Namun, CEDAW belum dipublikasikan dalam Berita
Resmi Kerajaan Kamboja, dan banyak dari para hakim dan pejabat hukum tidak
menyadari keberadaannya (Final Report, 2007). Selanjutnya, Konstitusi 1993
menegaskan perlindungan penuh dari hak-hak perempuan. Perlindungan mencakup hak
persamaan di depan hukum (Art. 31) dan larangan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan (Art. 46) (Final Report, 2007).
Adanya pengakuan
ini menjadikan masalah status hukum lebih jelas. Perempuan memiliki hak yang
sama dengan laki-laki di bawah hukum Kamboja saat ini karena telah berada
dibawah naungan Konstitusi. Sejak pemilu tahun 1993, terdapat bentuk baru dari
partisipasi politik perempuan dalam bentuk organisasi non pemerintah. Seperti
misalnya LSM yang berfokus pada isu perempuan termasuk kekerasan dalam rumah
tangga, pelatihan kerja bagi perempuan, KB dan kesehatan perempuan, prostitusi
dan pendidikan (Ebihara and Ledgerwood, 2002).
Dalam upaya
mencapai kesetaraan gender di Kamboja baik pemerintah, organisasi lokal maupun
internasional telah memainkan peran mereka dalam mempromosikan kesetaraan
gender di Kamboja. Namun, apa yang mereka lakukan tidaklah cukup sampai disana
saja. Karena melihat fakta bahwa Kamboja adalah negara miskin, pemerintah tidak
benar-benar membiayai semua perhatian untuk isu-isu gender, tetapi mereka lebih
berfokus pada pengembangan ekonomi dan politik dalam negeri dan regional (Khun,
2006). Berdasarkan data dari World Bank, 35 persen dari populasi di Kamboja
hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga merupakan suatu pekerjaan yang sulit
untuk mempromosikan hak-hak perempuan dalam konteks mencapai kesetaraan gender,
karena mereka hanya berfokus untuk hidup mereka (Khun, 2006).
Sebagai bagian
akhir dari tulisan ini, mencakup inti dari permasalahn bahwa masyarakat Kamboja
yang sangat konservatif dengan sistem yang hirarki dan kukuh mempertahankan
budaya tradisionalnya dalam hal ini Chbab Srey, pada akhirnya mempromosikan
gender layaknya seperti mengubah identitas budaya mereka, yang sebagian besar
dari mereka bersikap menentang (Khun, 2006). Sebagai solusi, pemerintah harus
memperkenalkan beberapa reformasi untuk sektor pendidikan, peningkatan
pelayanan kesehatan. Selain itu pemerintah juga diharapkan untuk mengembangkan
pendidikan non-formal mengenai kesehatan reproduksi seksual dan kesadaran gizi
bagi penduduk desa. Pemerintah juga berupaya untuk mendorong perempuan untuk
turut mengambil bagian dalam kegiatan sosial atau politik. Serta pemerintah
diharapkan sebagai mentor dalam membuat dan menegakkan hukum yang mempromosikan
kesetaraan gender.
Daftar Pustaka
Cambodian
Center for Human Rights. (2013, March). Politics
in The Kingdom: Increasing Female Representations. Retrieved from http://www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2013_03_28_CCHR_Report_eng.pdf
Ebihara,
May., Ledgerwood, Judy. 2002. Summary: Women
in Cambodian Society. Retrieved from http://www.seasite.niu.edu/khmer/ledgerwood/women.htm
Final
Report. (2007, May). CAMBODIA: Country
Gender Profile. Retrieved from http://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/pdf/e07cam.pdf
Gorman,
S., Dorina, P., Kheng, S. (1999). Gender
and Development in Cambodia; An Overview. Retrieved from http://www.cdri.org.kh/webdata/download/wp/wp10e.pdf
Grace,
K., Eng, S. (2015, June 9). There Is No
Place for ‘Chbab Srey’ in Cambodian School. Retrieved from https://www.cambodiadaily.com/opinion/%C2%ADthere-is-no-place-for-chbab-srey-in-cambodian-schools-85230/
Jackson,
Tobias. (2008). CAMBODIA; Justice for
Girls and Women. Oxfam News E-magazines. Retrieved from http://www.oxfam.org.hk/content/616/one200806.pdf
Khun,
Kaesa. (2006). Gender Issues in Cambodia.
Retrieved from http://www.cct.go.kr/data/acf2006/aycc/aycc_1105_Keasa%20Khun.pdf
Klaassen,
Hanneke. (1995). Cambodian women in
socio-economic transition. Citation from Gender Issues in Cambodia,
author(s) by kaesa Khun (2006). Retrieved from http://www.cct.go.kr/data/acf2006/aycc/aycc_1105_Keasa%20Khun.pdf
Kounila,
Keo. (2013, March 8). A final note:
trying to be a perfect woman. Retrieved from http://www.phnompenhpost.com/7days/final-note-trying-be-perfect-woman
Larsson,
Katarina. (1996, December). Country
Gender Profile: CAMBODIA. Retrieved from http://www.sida.se/contentassets/8662144b62b245f7949230083feca05f/country-gender-profile-cambodia_611.pdf
Ledgerwood,
Judy. (1996). Women in Development:
Cambodia. Citation from Gender Issues in Cambodia, author(s) by Kaesa Khun
(2006). Retrieved from http://www.cct.go.kr/data/acf2006/aycc/aycc_1105_Keasa%20Khun.pdf
Mai.
(2008). CHBAB SREY, code of conduct of
Cambodian women. Retrieved from http://carpediemilia.over-blog.com/article-21656482.html
[1]
Khmer adalah kelompok etnis dominan di Kamboja,
terhitung sekitar 90% dari keseluruhan populasi Kamboja.
[2] Ginekologi adalah cabang ilmu
kedokteran yang khusus mempelajari penyakit-penyakit sistem reproduksi wanita
(rahim, vagina dan ovarium).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar